Palangka Raya, Suarapewarna.com
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat
Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Prov. Kalteng,
bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan tengah, Jumat
(16/6/2023).
Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Prov.
Kalteng dihadiri oleh Anggota Forkopimda Prov. Kalteng, Sekretaris Daerah Prov.
Kalteng H. Nuryakin, Bupati/Walikota beserta Anggota Forkopimda Kabupaten/Kota
Se-Kalteng, Para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, serta Kepala
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Prov. Kalteng serta Ketua
Asosiasi/Profesi dan Insan Pers
Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) Republik Indonesia (RI) Mayjen TNI Suharyanto.
Kepala BNPB mengintruksikan agar untuk melakukan Apel Kesiapsiagaan secara rutin setiap minggu.
.jpeg)
“Karhutla menjadi atensi
langsung Presiden, Jangan lengah. Bentuk Satgas, dan lakukan patroli secara
rutin. selalu memantau prediksi cuaca, titik – titik panas, dan tinggi
muka air tanah gambut yang dikeluarkan oleh BMKG, BRIN, KLHK, dan BRGM. mengidentifikasi
kebutuhan dan pastikan kesiapan personel, ketersediaan peralatan dan logistik
operasi darat dan udara, meningkatkan koordinasi pentahelix agar penanganan
karhutla efektif dan efisien dan penegakan Hukum bagi pelaku pembakaran hutan
dan lahan dengan aturan regulasi yang tegas.” kata Mayjen TNI Suharyanto.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo selaku Komandan
Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Prov. Kalteng Tahun
2023 dalam laporannya menyampaikan menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi
Khusus Tingkat Menteri tanggal 20 Januari 2023 di Jakarta, terkait meningkatnya
ancaman karhutla akibat fenomena el nino, Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah sejak awal telah
mengingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota memperkuat kesiapsiagaan menghadapi
karhutla di tahun 2023. Kemudian, pada tanggal 15 Maret 2023, telah diadakan
Rakor Karhutla bersama Pemerintah Daerah dan Forkopimda Provinsi dan
Kabupaten/Kota, dengan penekanan, yaitu peningkatan kesiapsiagaan personel
sarana prasarana, dan penyediaan anggaran memadai untuk penanganan karhutla,
dan jika dipandang perlu Pemerintah Kabupaten/Kota segera menetapkan status
siaga darurat karhutla.
Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sebanyak 9 kabupaten dan 1 kota. Berdasarkan kondisi tersebut, Gubernur Kalteng telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 10 November 2023, agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara optimal, sehingga tidak terjadi bencana karhutla, seperti yang dialami pada tahun 2019 dan 2015.
jika dibandingkan data karhutla 3 tahun terakhir yang merupakan musim
kemarau basah, maka penanganan karhutla yang dilakukan bersama selama tahun
2023 sudah berjalan pada jalur yang tepat. Berdasarkan data karhutla yang terus
dimonitor Posko Karhutla Prov. Kalteng sampai awal musim kemarau Dasarian II
Juni 2023, diketahui jumlah hotspot (HS) yang terdeteksi sebanyak 1.129 HS atau
sekitar 26% dari rata-rata HS tiga tahun terakhir, jumlah kejadian karhutla
yang dilaporkan sebanyak 192 atau sekitar 32% dari rata-rata kejadian 3 tahun
terakhir, luas karhutla yang ditangani 389,08 hektare atau sekitar 50% dari
rata-rata luas karhutla yang ditangani tiga tahun terakhir.
Berdasarkan analisis citra oleh Kementerian LHK, luas karhutla seluas
1.096,27 ha atau sekitar 26% dari rata-rata luas karhutla tiga tahun terakhir.
Memperhatikan data-data tersebut, Wagub Edy Pratowo percaya, dengan
sinergisitas dan soliditas semua, penanggulangan karhutla yang dilaksanakan ini
bisa mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap Tahun 2023.
Untuk pengendalian karhutla tahun 2023, Pemprov Kalteng telah
mengalokasikan DBH-DR (Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi) sebesar Rp 83 Miliar,
yang digunakan untuk pencegahan, pemadaman,penanganan pasca karhutla, patroli,
operasi pencegahan dan pemadaman oleh satgas (melibatkan masyarakat peduli
api) dan belanja sarana prasarana yang akan dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten
dan kelompok Masyarakat Peduli Api. Selain langkah tersebut, Pemprov Kalteng
juga telah mencadangkan anggaran BTT sebesar Rp 107 Miliar, yang salah satunya
untuk penanganan darurat bencana karhutla jika terjadi.
Untuk mendukung upaya penanggulangan karhutla di kabupaten/kota
prioritas rawan karhutla, Pemprov Kalteng telah mengaktifkan sebanyak 35 Pos
Lapangan Satgas Pengendali Karhutla sejak 31 Mei 2023, dengan Personel dari
Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA)/Relawan,
yang setiap harinya bertugas melaksanakan patroli, sosialisasi, deteksi dini
dan pemadaman dini terhadap karhutla, sehingga penanganan karhutla di tingkat
tapak dapat lebih efektif.
Mengenai kesiapan personel satgas karhutla Prov. Kalteng, berdasarkan
pendataan kami diperkirakan sebanyak 10.654 orang, berasal dari TNI, Polri,
BPBD, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, MPA dan Relawan lain, serta Tagana. Semua
tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan siap melakukan penanganan karhutla,
sesuai kebutuhan di lapangan.
Pemprov Kalteng berterima kasih kepada Kepala BNPB yang telah mendukung penanganan karhutla di wilayah Kalteng, melalui bantuan 2 (dua) unit helikopter patroli yang sekaligus dapat melakukan waterbombing. Operasi akan diprioritaskan untuk penanganan karhutla pada ring satu ibu kota Provinsi.
Sebagai informasi, BNPB juga memberikan dukungan sarana prasarana
pemadaman karhutla untuk kebutuhan setidaknya 27 Regu, dengan nilai bantuan
sekitar Rp13,9 Miliar. Bantuan peralatan ini akan didistribusikan ke
Kabupaten/Kota untuk dapat dioptimalkan dalam penanganan karhutla di tingkat
kelompok masyarakat.
“Dengan adanya dukungan helikopter dan sarana prasarana pemadaman
karhutla, berarti dua dari empat permohonan kami ke Pemerintah Pusat telah
terpenuhi. Oleh karena itu, sekali lagi, kami menyampaikan terima kasih dan
apresiasi atas dukungan BNPB ke Provinsi Kalimantan Tengah”, ungkap Edy.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Kalteng mengajukan kembali 2 (dua) permohonan kepada Kepala BNPB, yaitu Dukungan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Informasi awal akan ada operasi TMC dukungan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove pada tanggal 25 Juni-6 Juli 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi setelah itu kami mohon dukungan BNPB untuk kelanjutan operasi TMC di wilayah Prov. Kalteng. (HSP/Red)
).jpg)
