Palangka Raya, Suarapewarna.com - Mantan Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat beserta istri Ary Egahni Ben Bahat didakwa menerima gratifikasi dan uang dari organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zaenurofiq dalam sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Palangka Raya yang digelar secara daring atau online mengatakan mantan Bupati Kapuas dan istri menerima gratifikasi.
"Itu terkait gratifikasi yang diterima dari pihak swasta dan juga
organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Kapuas. Uangnya hingga
miliaran rupiah digunakan untuk membayar lembaga survei," katanya.
Zaenurofiq menuturkan dalam dakwaan memang ada disebutkan bahwa Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas menyerahkan uang kepada terdakwa. Uang itu bersumber dari uang kas PDAM setempat.
"Pada intinya kami akan buktikan dalam persidangan. Kami juga hadirkan saksi-saksi berjumlah kurang lebih 50 orang," bebernya.
Sementara itu Kuasa hukum terdakwa, Regginaldo Sultan mengatakan pembacaan
meski sempat terhambat lantaran koneksi internet atas hal itu terdakwa secara
prinsip demi keadilan dan kemanusiaan, maka pihaknya sudah mengajukan
permohonan hingga nantinya kedua terdakwa dihadirkan dalam persidangan
selanjutnya di Pengadilan Tipikor Palangka Raya.
"Terkait materi perkara dalam dakwaan kepada kedua terdakwa, kami melihat itu dakwaan kumulatif yakni terkait tipikor, kami akan mengajukan eksepsi atau keberatan, karena dalam dakwaan terdapat 54 tuduhan yang diarahkan kepada kedua terdakwa. Pada sidang berikutnya akan kami sampaikan eksepsi keberatan," katanya.
Sultan mengungkapkan, bahwa perkara itu bukan perkara operasi tangkap tangan alias OTT, maka itu pihaknya akan berupaya melakukan pembelaan sesuai aturan hukum berlaku.
"Kongkretnya kami akan sampaikan keberatan-keberatan selaku penasihat hukum (PH) dalam persidangan mendatang. Kita akan ajukan eksepsi," bebernya.
Sidang selanjutnya akan digelar pada hari Kamis (24/8) mendatang di Pengadilan
Tipikor Palangka Raya. [HSP/Red]
).jpg)
