Palangka Raya, Suarapewarna.com – Dalam rangka Memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI). secara virtual dari Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Kalteng, Rabu (16/8/2023).
Rapur dihadiri Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng Jimmy Carter, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin, Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait.
Dalam Pidatonya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini Indonesia punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, dengan meraih posisi jadi lima besar kekuatan ekonomi dunia.
“Kita punya kesempatan, dan tidak
hanya peluangnya saja tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan,
tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau
membuang energi kita untuk hal-hal tidak produktif bahkan ke hal yang membuat
kita melangkah mundur”, ucap Presiden.
Joko Widodo mengutarakan bonus demografi yang akan mencapai puncak di
tahun 2030 adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia emas 2045. Bonus
demografi adalah kondisi yang terjadi saat sebuah negara memiliki jumlah
penduduk usia produktif yang lebih tinggi daripada penduduk usia non-produktif.
Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif
(15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas)
dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.
“68 persen adalah penduduk usia produktif, disinilah kunci peningkatan
produktivitas nasional kita”, imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden menekankan pentingnya hilirisasi
pembangunan.
“Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan
transfer teknologi, memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan serta
meminimalisir dampak lingkungan”, jelasnya.
Jokowi mengungkapkan juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh
komponen bangsa.
Lebih lanjut disampaikan, peluang besar selanjutnya yang dimiliki adalah
International Trust yang dimiliki Indonesia saat ini yang dibangun bukan hanya
sekedar gimik atau retorika semata melainkan melalui sebuah peran dan
bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.
Sementara itu, Wagub H. Edy Pratowo usai menghadiri Rapur mengatakan
berkenaan dengan himbauan, instruksi yang disampaikan langsung Presiden Joko
Widodo terkait pentingnya hilirisasi pembangunan, Pemprov Kalteng sudah
merespons dan menyikapi hal tersebut. Sebagaimana diketahui, Gubernur Kalteng
H. Sugianto Sabran menginginkan agar Industri Lokal di Kalteng dapat lebih
berperan aktif dalam pengelolaan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA).
“Kami juga telah memberitahukan kepada pelaku usaha yang ada maupun yang
berinvestasi di wilayah Kalteng diharapkan tidak hanya hulunya tetapi juga
hilirnya. Maksudnya supaya SDA di Kalteng bisa diolah, tidak harus dikirim
keluar. Sehingga manfaat yang didapatkan seperti bisa mengelola SDA tersebut,
menambah tenaga kerja, mempekerjakan tenaga-tenaga yang ada seperti yang
sampaikan Bapak Presiden terkait bonus demografi”, tutur Wagub.
“Ketika produktif yang 15 tahun sampai dengan 65 tahun itu, bahkan 70
bisa kita penuhi dalam rangka mencapai bonus demografi. Caranya adalah kita
berkolaborasi dengan memainkan semua peran, bukan hanya dipemerintahan tetapi
juga organisasi kemasyarakatan maupun pihak swasta juga harus ikut terlibat
didalamnya”, imbuhnya.
Edy juga mengungkapkan, bahwa Pemprov Kalteng juga sudah mendukung untuk
mendatangkan investor dari luar melalui kemudahan perizinan satu pintu atau
Sistem Online Single Submission (OSS). OSS merupakan sistem Layanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE). Sistem OSS dibangun dengan
tujuan untuk mempercepat peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara
menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dilakukan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Prinsipnya memberikan batas waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bisa
mengurus perizinan, kemudian kemudahan-kemudahan untuk memberikan informasi
yang kita miliki. Misalnya kita sudah membagi zona pembangunan ke dalam tiga
zona diantaranya barat, tengah dan timur”, pungkasnya. [HSP/Red]
).jpg)
