Palangka Raya, Suarapewarna.com – Kementerian PPN/Bappenas mengadakan Forum Infrastruktur Wilayah (FIW) Kalimantan Tahun 2023, Kegiatan Forum dilaksanakan di M Bahalap Hotel Palangka Raya. Kamis (19/10/23).
Dalam Sambutannya, H. Nuryakin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan II 2023 sebesar 2,96% (yoy), dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Keuangan sebesar 12,09%. Dimana pada triwulan II 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,56% (yoy).
"Dimana dalam triwulan II 2023 Pertumbuhan Ekonomi Kalteng secara berurutan adalah sebagai berikut : Provinsi Kalimantan Timur (6,84%), Kalimantan Utara (5,01%), Kalimantan Selatan (4,96%), Kalimantan Barat (4%), Kalimantan Tengah (2,96%), "jelasnya.
Nuryakin Dia mengatakan bahwa infrastruktur pelayanan dasar di Kalimantan Tengah masih belum mencukupi, terutama dalam hal perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Nuryakin menyebutkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah.
“Terlebih dengan ditetapkannya IKN di Provinsi Kalimantan Timur, maka provinsi sekitarnya diharapkan bisa menjadi mitra pembangunan IKN, untuk mewujudkan Kalimantan sebagai lumbung energi, lumbung pangan nasional, hilirisasi, pengembangan ekonomi hijau serta pembangunan berkelanjutan, "ungkap Sekda Prov. Kalteng tersebut.
Sementara itu, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum membuka Forum Infrastruktur Wilayah (FIW) Kalimantan 2023 secara Daring di M Bahalap Hotel Palangkaraya bersama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha agar dapat membahas dan mendiskusikan tentang infrastruktur strategis apa saja yang akan dibangun terlebih dahulu untuk Provinsi Kalimantan.
“Secara substansial, FIW ini bertujuan untuk mendiskusikan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pengembangan komoditas unggulan lalu mendiskusikan tantangan, kendala (bottleneck), dan kesenjangan (gap) penyediaan infrastruktur dalam mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah dan usulan pembangunan infrastruktur strategis” ungkap Ervan.
Pembangunan infrastruktur wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah juga dilakukan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, terutama Prioritas Nasional 5 yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur guna mendukung pengembangan ekonomi dasar.
Dalam RKP 2023, pemerintah memiliki komitmen untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pembangunan infrastruktur wilayah memang merupakan bagian integral dari pengendalian pencapaian pembangunan infrastruktur nasional dan perencanaan pengembangan infrastruktur strategis nasional. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara terkoordinasi, efektif, dan efisien sesuai dengan prioritas nasional dan kebutuhan wilayah.
Dalam menyusun rencana pembangunan infrastruktur wilayah, dilakukan preliminary study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sektor pembangunan infrastruktur.
“Bagi kami, seluruh masukan yang dihasilkan dari FIW Kalimantan 2023 ini akan kami pergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mempertajam perencanaan penyediaan infrastruktur kedepan” jelas Ervan.
Forum ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis yang dibutuhkan dalam mendukung pengembangan wilayah dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. [Hery/Red]
).jpg)
