Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Akses Reformasi Agraria se-Kalteng di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya. Acara ini menjadi momen penting dalam upaya pemerintah daerah untuk menyusun strategi penyelesaian masalah agraria di Kalimantan Tengah.
Plt. Kepala Dinas Perkimtan Kalteng, Andi Asyad, ST., mengungkapkan bahwa penataan akses reformasi agraria di wilayah Kalimantan Tengah menghadapi tantangan yang kompleks. Menurutnya, setiap kabupaten memiliki persoalan agraria yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pendekatan khusus untuk setiap wilayah. "Setiap tahun, masalah agraria terus muncul dan memerlukan penyelesaian yang komprehensif. Kami berusaha melakukan pembenahan agar masalah ini bisa teratasi secara bertahap," ungkap Andi.
Program Penataan Akses Reformasi Agraria, yang merupakan bagian dari program nasional, harus diimplementasikan dengan lebih jelas di daerah. Kalimantan Tengah, dengan karakteristik wilayah dan masyarakat yang beragam, menghadapi sejumlah tantangan yang unik. "Kami harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat memaksimalkan penyelesaian masalah agraria. Meski tantangannya besar, langkah-langkah strategis yang kita lakukan, seperti investasi dan pendekatan fasilitasi antar pemangku kepentingan, terus diupayakan," jelas Andi.
Selain itu, Andi menekankan bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cepat, namun upaya berkelanjutan akan terus dilakukan. "Penting bagi kami untuk membangun komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pihak terkait, serta memfasilitasi setiap langkah agar program ini berjalan sesuai dengan harapan."
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah, yang semuanya memiliki peran penting dalam menyusun rencana strategis untuk penataan akses reformasi agraria. Melalui rakor ini, diharapkan permasalahan agraria yang selama ini menjadi beban di berbagai wilayah dapat diminimalisir, sehingga masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap tanah dan sumber daya agraria.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, serta pendekatan yang lebih fleksibel, diharapkan dapat membawa solusi yang nyata untuk penataan agraria di Kalimantan Tengah.[Hry/Red]
).jpg)
