Palangka Raya, Suarapewarna.com – Dalam upaya mengevaluasi keberhasilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2024 sekaligus merumuskan strategi untuk 2025, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Karhutla. Acara ini berlangsung pada Selasa (19/11/2024) di Ballroom Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya, dengan mengundang perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi vertikal terkait.
Rakor bertujuan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna memastikan keberlanjutan program pengendalian karhutla yang efektif di tahun mendatang. Fasilitas daring melalui Zoom Meeting juga disiapkan untuk memaksimalkan partisipasi undangan yang tidak dapat hadir secara langsung.
Kepala Pelaksana BPBPK Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, mengungkapkan bahwa aktivasi Pos Lapangan Satgas Karhutla menjadi salah satu langkah strategis yang terbukti efektif dalam mencegah dan menangani karhutla di wilayah ini. Pos-pos tersebut memungkinkan peningkatan patroli, deteksi dini, serta edukasi masyarakat sepanjang musim kemarau.
“Pos Lapangan memberikan dampak signifikan. Karena itu, kami mendorong pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran yang memadai agar langkah ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun 2025,” ujar Toyib.
Mewakili Gubernur, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyampaikan apresiasi atas kerja sama berbagai pihak yang berhasil mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap 2024. Ia menekankan pentingnya mempertahankan momentum ini dengan memperkuat langkah pencegahan.
“Bencana karhutla bersifat perlahan, tetapi dampaknya meluas. Oleh karena itu, kita harus fokus pada pencegahan dini, termasuk pengaktifan Pos Lapangan Satgas Karhutla sejak awal musim kemarau sesuai prediksi BMKG,” ujar Yuas.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, lanjut Yuas, menilai kesiapan menghadapi karhutla tahun 2024 sudah memadai sehingga status siaga darurat tidak perlu diberlakukan. Ia menegaskan bahwa pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab bersama, yang wajib didukung alokasi anggaran rutin dan tidak hanya mengandalkan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Dalam rakor tersebut, Yuas juga menyinggung program jangka panjang Kalimantan Tengah yang sejalan dengan Arah Pembangunan Nasional 2045. Salah satu prioritasnya adalah peningkatan Indeks Risiko Bencana (IRB) dengan target 80,77 pada tahun 2045.
“Karhutla masuk dalam urusan wajib layanan dasar dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam regulasi nasional. Kami mendorong semua daerah memprioritaskan anggaran pengendalian karhutla melalui APBD,” katanya.
Acara ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kehutanan, BNPB, Kementerian Dalam Negeri, serta BMKG Kalimantan Tengah. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan alokasi sumber daya yang memadai untuk menghadapi tantangan karhutla di masa depan.
Pada akhir rakor, peserta sepakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan mengedepankan langkah pencegahan dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Hal ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Kalteng yang bebas bencana karhutla dan menjaga kualitas pembangunan serta lingkungan hidup di wilayah Kalimantan Tengah.[Hry/Red]
).jpg)
