Palangka Raya, Suarapewarna.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyelenggarakan konsultasi publik terkait Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Acara yang berlangsung di Aula Bapperida, Jalan Diponegoro, Palangka Raya. Kamis (
Acara ini merupakan bagian dari upaya perumusan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat.
Kepala Bapperida Kalteng, Leonard S. Ampung, memimpin jalannya konsultasi dan menekankan pentingnya masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan daerah. “Kegiatan ini menjadi landasan untuk mengarahkan perangkat daerah dalam merancang program yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Melalui konsultasi publik, kita menggali isu strategis, permasalahan pembangunan, dan menentukan prioritas yang harus segera ditangani,” ujar Leonard.
Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, serta Sri Widanarni, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng. Dalam sambutannya, Sri Widanarni, yang juga menyampaikan pesan dari Sekretaris Daerah Katma F. Dirun, menyoroti beberapa agenda strategis yang akan menjadi fokus utama pembangunan di tahun 2026.
Beberapa prioritas pembangunan yang diusung dalam RKPD 2026 meliputi:
Swabersama di Bidang Pangan, Air, dan Energi: Mengoptimalkan kemandirian daerah melalui swasembada untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.Peningkatan PAD: Mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung investasi dan pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan Desa yang Merata: Mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi angka kemiskinan melalui pemerataan pembangunan di tingkat desa.
Tema pembangunan untuk periode 2025-2029, “Penguatan Pondasi Transformasi”, yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, juga menjadi acuan utama. Selain itu, Kalimantan Tengah ditargetkan untuk menjadi Lumbung Pangan Nasional, Pusat Konservasi Internasional, dan pusat hilirisasi industri serta sektor pengolahan. Fokus pada peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk program Makan Bergizi Gratis, turut mendapat sorotan guna menjamin ketahanan pangan, air, dan energi.
Konsultasi publik ini diharapkan mampu memberikan arahan strategis dan masukan konstruktif dari seluruh elemen masyarakat, sehingga kebijakan pembangunan ke depan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tantangan serta kebutuhan lokal. Penyusunan RKPD 2026 ini pun diproyeksikan akan mengokohkan daya saing ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara menyeluruh.
Dengan langkah partisipatif ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sebagai upaya nyata dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan. [Hry/Red]
).jpg)
