JAKARTA, Suarapewarna.com – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu narasumber nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehutanan Tahun 2025 yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah. Forum ini diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada 2–3 Mei 2025 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, dengan mengangkat tema “Sinergi Membangun Hutan untuk Memperkuat Ekonomi Wilayah.”
Kegiatan Rakornas dibuka secara resmi oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa tata kelola kehutanan masih menjadi pekerjaan rumah besar meski telah 27 tahun pascareformasi.
“Desentralisasi pascareformasi memang membawa berkah, namun juga memunculkan tantangan baru seperti desentralisasi korupsi dan kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Raja Juli juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencari titik temu antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. “Hutan harus tetap lestari, pembangunan tidak boleh berhenti, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama. Ini bukan hal mudah, tapi inilah pedoman kita,” ucapnya.
Pada sesi pemaparan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining, memaparkan strategi daerah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pengelolaan ekosistem gambut.
“Pengelolaan hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah terus kami perkuat melalui sinergi antara program pusat dan daerah, termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan,” jelas Agustan.
Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya kolektif yang sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran.
“Pak Gubernur menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
acara ini juga dihadiri Sekjen Kemenhut, Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemenhut, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Ketua Asosiasi Kehutanan, dan Akademisi. Kepala Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan, didampingi jajaran struktural dan fungsional terkait.[Red]