Palangka Raya, Suarapewarna.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah H. Nuryakin membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan wilayah Provinsi Kalteng, bertempat di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Kamis (20/7/2023). Kegiatan ini digelar oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangka Raya.
Saat ini dunia sedang dihadapkan dengan berbagai permasalahan iklim yang dapat mengancam sendi kehidupan. Untuk menghadapinya, diperlukan pondasi yang kuat terkait perlindungan lingkungan dan iklim dari semua pihak baik lintas generasi, lintas disiplin maupun lintas sektor.
Sekretaris Daerah H. Nuryakin dalam sambutannya menyampaikan saat ini kita semua sedang dihadapkan dengan berbagai permasalahan iklim yang dapat mengancam sendi kehidupan. Diperlukan pengelolaan dalam tata cara perdagangan karbon sector kehutanan baik secara kolektif berinovasi guna mendapatkan solusi untuk mengatasinya.
“Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri LHK nomor 7 Tahun 2023, tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, bertujuan untuk mengatur Perdagangan Karbon sektor Kehutanan secara rinci baik aspek lokasi, mekanisme, pelaku usaha perdagangan karbon sektor kehutanan, Penerimaan Negara Bukan Pajak atas perdagangan karbon, hingga laporan, evaluasi dan pembinaan, dalam rangka pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) melalui aksi mitigasi perubahan iklim meliputi kegiatan Pengurangan Emisi GRK dan Penyimpanan dan penyerapan karbon hutan”, kata Sekda.
.jpeg)
Dalam mendukung pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional, sektor kehutanan perlu dilakukan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon berupa perdagangan karbon sektor kehutanan. Perdagangan Karbon sektor Kehutanan dilakukan melalui mekanisme perdagangan emisi dan offset emisi Gas Rumah Kaca.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Provinsi dengan luas kawasan hutan sebesar 15,3 juta ha telah berkomitmen menjadikan Rencana Kerja FOLU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai katalisator yang diharapkan mampu mengakselerasi implementasi kebijakan dan program-program terkait perubahan iklim, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi seperti yang dilaksanakan saat ini”, imbuhnya.
Nuryakin meminta semua peserta sosialisasi agar dapat menyerap dengan baik pemahaman teknis dan alur perdagangan karbon sektor kehutanan yang akan disampaikan oleh para narasumber.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian LHK Agus Justianto saat diwawancarai media mengatakan, sesuai dengan komitmen bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, Kementerian LHK sudah mengeluarkan beberapa kebijakan.
“Terakhir kita mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon dimana di dalam Peraturan Presiden tersebut diatur mekanisme yang bisa digunakan untuk pengurangan emisi Gas Rumah Kaca termasuk perdagangan karbon," ungkap Agus Justianto.
Kemudian melalui Peraturan Menteri LHK nomor 7 Tahun 2023, tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, telah ditertibkan tentang tata cara perdagangan karbon di sektor kehutanan.
Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kalteng, Para Kepala BPHL lingkup regional Kalimantan dan UPT Kementerian LHK wilayah Kalteng, Para Narasumber dari Kementerian LHK dan Akademisi dari Perguruan Tinggi, para Kepala UPT KPH lingkup Prov. Kalteng, Ketua APHI Komda beserta Pimpinan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan se-Kalteng. (HSP/Red)
).jpg)
