Palangka Raya, Suarapewarna.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sensus Pertanian 2023 (ST2023) berlangsung di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya. Rakorda ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi pelaksanaan ST2023 yang dilaksanakan secara nasional setiap sepuluh tahun sekali. Kamis (17/10/2024)
Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menyampaikan dalam sambutannya bahwa ST2023 merupakan program besar yang diamanatkan oleh Undang-Undang Statistik, bertujuan menyediakan data penting untuk pembangunan nasional, khususnya di sektor pertanian.
“ST2023 adalah bagian dari tugas kami untuk menyediakan data berkualitas yang mendukung visi Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, terutama di bidang pertanian,” ujar Agnes.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, BPS akan melanjutkan upaya pengumpulan data dengan melaksanakan Survei Ekonomi Pertanian (SEP 2024). Hasil survei ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia.
“Rakorda ini menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas data pertanian terjaga. Tema Rakorda tahun ini, 'Evaluasi Data Survei Ekonomi Pertanian 2024 untuk Mengawal Kualitas Data Pertanian', mencerminkan komitmen kami dalam menghasilkan data yang dapat diandalkan," tambah Agnes.
Rakorda ini dihadiri oleh 145 peserta, terdiri dari perwakilan BPS Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta perwakilan dari BPS Provinsi dan pusat. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai aspek pelaksanaan ST2023, mulai dari pengelolaan administrasi hingga analisis data.
Agnes berharap hasil Rakorda ini mampu menjadi landasan evaluasi yang kuat untuk perbaikan dalam pelaksanaan Sensus Pertanian di masa depan. Lebih jauh, ia menekankan pentingnya data yang dihasilkan oleh BPS dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan Tengah.
“Kami berharap data ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang benar-benar berdampak positif bagi sektor pertanian, terutama bagi para petani di Kalimantan Tengah,” pungkas Agnes.
Dengan Rakorda ini, BPS Kalimantan Tengah semakin memperkuat peran strategisnya dalam penyediaan data pertanian berkualitas, sebagai salah satu fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.[Hry/Red]